SAP dan Peran Penilaian Aset

  • August 6, 2019

SAP dan Peran Penilaian Aset

SAP dan Peran Penilaian Aset

Pengelolaan keuangan Daerah

memasuki babak baru pada tahun 2003 dengan diundangkannya UU No. 17 tentang Keuangan Negara. Paket payung hukum reformasi keuangan Daerah semakin lengkap setelah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah disahkan DPR. Reformasi pengelolaan keuangan Daerah ini sesungguhnya memiliki dimensi yang begitu luas. Di antara dimensi strategis yang menjadi karakter reformasi tersebut adalah bagaimana pengelolaan keuangan Daerah ini ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan.

 

Di dalam ketentuan-ketentuan

tersebut diatur bahwa pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itulah, dibutuhkan sebuah standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan menjadi acuan, baik bagi pemerintah selaku penyelenggara keuangan Daerah maupun BPK selaku lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa penyelenggaraan tersebut. Kebutuhan itu terjawab setelah pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi pemerintahan


Pada sisi yang lain, kegiatan penilaian Barang Milik Daerah turut menentukan bahkan menjadi  salah satu prioritas dalam reformasi keuangan Daerah. Namun Demikian dalam perjalanan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah daerah sendiri tidak memiliki tenaga/SDM yang mempunyai keahlian dalam melakukan penilaian terhadap pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Salah satu sisi penting penilaian Khusus untuk Barang Milik Negara

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 tahun 2008 tentang Penilaian BMN, adalah bahwa penilaian berfungsi untuk membantu penyajian neraca pemerintah pusat. Di sinilah kita mendapati keterkaitan erat antara penilaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Mencermati SAP, akan diperoleh gambaran tentang di mana saja peran penilaian ini dibutuhkan. Bagaimana dengan Pemerintah Daerah, tidak memiliki tenaga ahli penilai dan/atau aturan tentang penilaian sehingga harus mengantungkan diri dengan Penilai Independen  dampaknya adalah menguras APBD untuk membiayai tenaga ahli dimaksud. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sumber : https://dogetek.co/